
Detik9News.com – Terik matahari tak menyurutkan langkah ratusan mahasiswa dan warga yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa dan Rakyat (SEMARAK). Senin siang 1/9/2025), mereka memenuhi halaman kantor Bupati Polewali Mandar, mengangkat spanduk, membunyikan toa, dan meneriakkan yel-yel. Suasana riuh, tapi tetap terjaga dalam koridor damai.
Di balik keramaian itu, ada keresahan nyata. Massa menolak rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang dinilai bakal memberatkan rakyat kecil. “Pendapatan masyarakat belum stabil, tapi beban pajak justru ditambah. Ini tidak adil,” teriak seorang mahasiswa dari atas mobil komando, disambut sorak setuju dari barisan aksi
Selain menolak kenaikan PBB-P2, SEMARAK menyoroti kinerja legislatif. Mereka menuntut DPRD agar sungguh-sungguh menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan. Transparansi dalam pembebasan pajak juga menjadi poin penting, karena dianggap sarat ketidakjelasan. Tak hanya isu lokal, massa turut mengangkat persoalan nasional, menyambungkan keresahan di Polewali Mandar dengan dinamika yang lebih luas di tingkat negara.
Aksi hari itu berjalan dengan ritme yang berbeda. Bukannya hanya berorasi di jalan, massa justru dipertemukan langsung dengan pejabat daerah. Bupati Polewali Mandar H.Samsul Mahmud
keluar menemui mereka, didampingi Ketua DPRD Fahry fadly,S.E, Kapolres, dan beberapa pejabat lain. Kehadiran para petinggi ini menandai titik balik aksi: dari sekadar protes di luar gedung, menjadi ruang dialog terbuka.
Di hadapan massa, H.Samsul Mahmud menyampaikan sikapnya. Ia berjanji akan mengkaji ulang kebijakan PBB-P2 agar tidak membebani masyarakat, serta membuka ruang lebih transparan soal pembebasan pajak. “Kami memahami keresahan yang disuarakan. Pemerintah tidak menutup mata, dan akan mencari jalan terbaik,” ucapnya, disambut tepuk tangan massa.
Ketua DPRD Fahry fadly juga angkat bicara. Ia mengakui perlunya penguatan fungsi legislasi dan pengawasan, serta berjanji akan membawa isu-isu tersebut ke rapat resmi. “Kami tidak bisa menutup telinga. Aspirasi ini akan kami kawal, bukan hanya untuk didengar hari ini, tapi untuk diwujudkan dalam kebijakan,” katanya.
Di sisi lain, Kapolres Polewali Mandar AKBP Anjar Purwoko, S.H., S.I.K., M.H. menekankan pentingnya menjaga suasana tetap kondusif. Ia menyebut aksi SEMARAK sebagai contoh bahwa penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai tanpa benturan. “Kehadiran polisi bukan untuk menekan, tapi memastikan semuanya aman. Dan kita lihat, hari ini berjalan baik,” ujarnya.
Dialog berlangsung hampir dua jam. Massa bergiliran menyampaikan argumen, sementara pejabat menanggapi satu per satu. Tidak semua tuntutan langsung dipenuhi, namun ada jaminan tindak lanjut yang dianggap cukup melegakan. Bagi SEMARAK, jawaban itu menjadi pijakan awal untuk mengawal kebijakan ke depan.
Menjelang sore, massa menutup aksi dengan doa bersama. Mereka meninggalkan halaman kantor bupati dengan tertib, meninggalkan kesan bahwa suara rakyat bisa tersampaikan tanpa harus ada gas air mata atau pagar kawat berduri.
Aksi damai SEMARAK bukan hanya catatan sehari. Ia menjadi pengingat bahwa ruang demokrasi tetap hidup di Polewali Mandar, ketika mahasiswa, rakyat, dan pemerintah mau duduk bersama, berbicara, dan mencari jalan keluar.(Hasrul)