detik9 – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menghadiri Konferensi Pendidikan Pesantren yang diikuti para masyayikh, pengasuh, ulama, dan dosen pesantren dari seluruh Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menekankan pentingnya langkah bersama untuk memperkuat keselamatan dan tata kelola lembaga pesantren menyusul rentetan musibah bangunan ambruk di sejumlah daerah.
“Yang terbaru di Situbondo ambruk lagi. Ini bukan kejadian sepele, karena memang sejak awal banyak bangunan pesantren tidak menggunakan konsep konstruksi yang baik. Kita harus saling memberi informasi dan melapor agar musibah seperti ini tidak terus berulang,” ujar Cak Imin.
Cak Imin mengungkapkan bahwa pemerintah, melalui koordinasi dengan Kementerian Agama, Kementerian PUPR, dan sejumlah lembaga lain, akan melakukan audit serta pendampingan pembangunan di lingkungan pesantren. Presiden Prabowo Subianto, kata dia, telah memberi perhatian serius terhadap persoalan ini.
“Pak Presiden Prabowo sangat sungguh-sungguh memperhatikan dunia pesantren. Dalam rapat bersama Menteri Agama, Mensesneg, Menteri PU, dan lembaga lain, kami sepakat menindaklanjuti laporan-laporan yang masuk,” katanya.
Menurut Cak Imin, selama ini belum ada mekanisme audit atau pendampingan standar terhadap fasilitas pesantren, sehingga banyak pembangunan dilakukan secara swadaya tanpa pengawasan teknis yang memadai.
“Pesantren boleh menampung santri, tapi kalau tidak memenuhi syarat keamanan dan kenyamanan, itu pelanggaran hukum. Saya berani bicara begitu karena saya juga anak kiai,” tegasnya.
Cak Imin menegaskan bahwa penguatan dunia pesantren tidak cukup hanya pada aspek kurikulum, tetapi harus menyatu dengan dimensi pemberdayaan ekonomi. “Kalau kurikulum pesantren hanya berhenti pada aspek pendidikan formal, maka tidak memberi solusi konkret. Harus ada dimensi pemberdayaan agar pesantren bisa benar-benar mandiri,” ujarnya.
Ia mencontohkan Pesantren Al-Ittifaq di Bandung sebagai model ideal integrasi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan ekonomi. Pesantren yang berdiri sejak 1913 itu kini tumbuh menjadi pusat pemberdayaan ekonomi nasional dengan omzet koperasi mencapai puluhan miliar rupiah.
“Al-Ittifaq punya ekosistem ekonomi yang lengkap — dari pendidikan, praktik, produksi, sampai distribusi hasilnya. Dengan dukungan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Makan Bergizi Pesantren (MBP), pesantren seperti ini makin berdaya,” jelasnya.
Cak Imin menyebut bahwa konsep ekosistem pemberdayaan pesantren harus menjadi arah baru kebijakan pemerintah: dimulai dari pendidikan berbasis keterampilan, praktik ekonomi, hingga akses pasar.
“Kata kuncinya adalah ekosistem. Mulai dari skill, produksi, hingga hasil pelatihan harus menjadi aset kesejahteraan pesantren,” tutupnya. (Efendi)
About The Author
