detik9news.com – Pudali Sandra, S.H., M.H., yang merupakan salah satu dari kandidat calon Ketua Dawan Pimpinan Daerah DPD partai Golkar Kabupaten Lumajang Jawa Timur Dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI mendesak para panitia penjaringan atau panitia pengarah (Steering Committee) melakukan tahanan dengan transparan dengan tujuan demi kebaikan bersama.
“Saya berharap tahapan yang dilalui mulai penjaringan berjalan kondusif dan siapapun yang terpilih agar dilakukan oleh panitia dengan baik itu tujuannya,” ucap Pudoli saat ditemui sejumlah media setalah melakukan pendaftaran sebagai calon Ketua DPD partai Golkar lima tahun kedepan. Sabtu (20/09/2025).
Adanya jadwal pendaftaran yang terlalu pendek waktunya dari jam 09:00 WIB sampai dengan 11:00 WIB telah membuat bakal calon kelabakan untuk menyerahkan dukumen pendaftaran, karena informasi Pudoli yang hanya di buka 2 jam itu justru diterima dari orang lain bukan dari panitia maupun dari timnya Pudoli.
“Tidak ada aturan begitu kalau satu hari ya satu hari, misalnya 24 jam batasnya sampai pukul 00:00, saya baru dengar pendaftaran hari ini dan saya dengar dari orang luar,” ucap dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jendral Sudirman Lumajang.
Alumni Pondok Pesantren Gontor ini juga memaparkan waktu yang kurang dari 30 menit dari penutupan pendaftaran itu tidak ada kendala karena telah disiapkan beberapa hari sebelumnya. Pudoli yang melakukan pendataan di dampingi oleh beberapa orang dekatnya juga memastikan jalannya proses pendaftaran sesuai prosedur.
“Soal proses pendaftaran yang mepet dengan jam tutup Pudoli tidak ada kendala sehingga semua syarat yang jadi acuan permohonan pendaftaran telah disiapkan dengan baik,” cetus mantan Ketua KPU Kabupaten Lumajang kepada sejumlah wartawan di halaman Kantor DPD partai Golkar.
Diujung stetemannya Pundi ingin tahapan penjaringan benar-benar panitia tidak ada keperpihakan kepada salah satu calon, bila dilakukan proses dengan baik dan benar dipastikan akan meminimalisir adanya hal anggapan panitia tidak terbuka.
“Saya ingin semua panitia harus netral kalau tidak netral akan menjadi masalah dengan tuntutan hukum. Jangan main-main demi untuk kebaikan bersama bukan untuk diri pribadi dan untuk kebaikan Golkar,” pungkasnya. (Efendi)
