detik9news.com – Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang berencana merampingkan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari 1.046 perusahaan menjadi hanya 228 perusahaan.
Menurut legislator PKB, langkah ini merupakan bentuk tata kelola ulang yang mendesak dilakukan agar BUMN semakin sehat, efisien, dan memberikan kontribusi nyata bagi negara.
“Buat apa jumlah BUMN banyak, tapi justru merugikan negara. Lebih baik jumlahnya tidak terlalu banyak, namun menghasilkan keuntungan besar dan memberikan sumbangsih yang signifikan bagi perekonomian nasional,” ujar Gus Rivqy di Jakarta, Selasa (19/08/2025).
Politisi muda PKB ini menegaskan, restrukturisasi jumlah BUMN merupakan langkah strategis untuk memperkuat daya saing, memperbaiki manajemen, serta mendorong BUMN menjadi lokomotif pembangunan ekonomi nasional.
“Kita harus berani melakukan pembenahan besar-besaran. Jangan lagi ada BUMN yang hanya menjadi beban APBN. Harus ada transformasi agar keberadaan BUMN benar-benar bermanfaat untuk rakyat,” tambah Gus Rivqy.
Gus Rivqy mengatakan, streamlining jumlah BUMN atau proses efisiensi BUMN harus diikuti dengan penggabungan unit usaha sejenis. Misalnya, penggabungan perusahaan BUMN yang memiliki bisnis perhotelan, properti, dan usaha lainnya.
Salah satu contoh yang sudah dilakukan adalah pembentukan Indonesia Healthcare Corporation (IHC), perusahaan holding rumah sakit BUMN yang merupakan anak perusahaan dari PT Pertamina (Persero). IHC bergerak di bidang layanan kesehatan dan mengelola sejumlah rumah sakit serta klinik di seluruh Indonesia.
Gus Rivqy juga menekankan bahwa pemangkasan jumlah BUMN bukan berarti melemahkan peran negara dalam sektor strategis, melainkan justru memperkuat peran negara dengan pengelolaan yang lebih fokus, profesional, dan akuntabel.
Dengan adanya dukungan politik di parlemen, Gus Rivqy berharap langkah BPI Danantara segera diimplementasikan agar BUMN yang tersisa benar-benar mampu menjadi pilar ekonomi nasional.
“Kami dari Komisi VI DPR RI mendukung penuh dan siap mengawal pemangkasan jumlah BUMN. Pengurangan jumlah perusahaan pelat merah itu harus segera dilakukan,” pungkas politisi asal Dapil Jawa Timur IV itu.
Seperti diberitakan, BPI Danantara berencana memangkas jumlah BUMN. Langkah itu dilakukan dalam upaya perbaikan tata kelola BUMN sesuai yang dimintakan Presiden Prabowo Subianto. Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria mengatakan, jumlah BUMN itu tidak lantas membuat penerimaan negara semakin besar. Justru dalam banyak kasus, pemerintah harus menelan kerugian yang cukup besar setiap tahun.
“97 persen dividen dari BUMN itu datangnya dari 8 perusahaan, ini sebagai gambaran, dan 52 persen BUMN itu rugi, dan total kerugian itu kurang lebih direct loss dan indirect loss akibat daripada inefisiensi dalam pengelolaan itu kurang lebih sekitar Rp 50 triliun setiap tahun,” kata Dony dalam special talkshow bertajuk Membaca Arah Ekonomi dan Kebijakan Fiskal 2026 bersama Chairman CT Corp Chairul Tanjung, Jumat (15/08/2025). (Efendi)
About The Author
