detik9S – Suara adzan Isya baru saja berkumandang dari masjid kecil di tengah desa ketika Amin Ak, Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), tiba di lokasi pertemuan dengan masyarakat Jatiroto Kabupaten Lumajang Jawa Timur.
Ia datang disaat reses, salah satu bentuk pelaksanaan hak dan tanggung jawab anggota DPR RI untuk turun langsung menyerap aspirasi rakyat.
Di hadapan warga desa, Amin menyampaikan bahwa politik bukan sekadar soal memilih dan dipilih, tetapi juga tentang bagaimana rakyat memahami konsekuensi dari setiap keputusan politik yang mereka buat di bilik suara.
“Saya datang ke sini bukan hanya untuk menepati janji pertemuan, tapi untuk mengajak bapak-ibu memahami bahwa setiap pilihan politik kita punya dampak besar untuk kehidupan sehari-hari,” ujar Amin Ak membuka dialog. Jum’at malam (10/10/2025).
Dan mengalirlah perbincangan hangat, meski malam terus beranjak larut. Meski melelahkan, namun berkunjung dan bertatap muka dengan masyarakat bawah, menyuntikkan kembali semangat untuk menjaga elan vital perjuangan Amin sebagai pelayan masyarakat.
Dalam setiap pertemuan, Amin selalu menekankan pentingnya menjadi pemilih yang rasional dan cerdas, bukan pemilih yang pragmatis atau mudah tergiur oleh iming-iming uang menjelang pemilu.
“Kalau rakyat memilih karena uang atau sembako, maka yang terpilih bukan pemimpin yang punya visi, tapi yang punya banyak uang,” ucap Amin dengan nada tegas.
“Padahal, setelah terpilih, mereka biasanya lupa jalan ke desa.”
Dalam kunjungan reses di berbagai titik di Kabupaten Lumajang dan Jember, Amin menemui masyarakat dari berbagai latar belakang. Ada petani, pedagang kecil, santri, guru, dan tokoh masyarakat.
Ia berdialog langsung, mendengarkan aspirasi, sekaligus memberi pendidikan politik yang sederhana dan membumi.
Menurut Amin, banyak rakyat masih menganggap bahwa politik hanyalah urusan elit di Jakarta. Padahal, kebijakan nasional yang diambil di pusat bisa berdampak langsung pada kehidupan masyarakat di desa.
“Contohnya proyek kereta cepat Jakarta–Bandung,” jelas Amin.
“Sekilas tampak jauh dari kita di Lumajang dan Jember, tapi akibat proyek itu, beban utang negara meningkat dan berpotensi membebani APBN.”
Amin menguraikan bahwa proyek yang menelan biaya ratusan triliun rupiah tersebut telah membuat sejumlah BUMN strategis seperti PT KAI dan BUMN Karya terancam bangkrut, karena tingginya utang dan bunga pinjaman.
Pemerintah pada akhirnya terpaksa menggunakan uang rakyat dari kas APBN untuk menutup kerugian tersebut.
“Ketika APBN terbebani, dampaknya langsung terasa di masyarakat kecil,” katanya.
“Subsidi untuk rakyat seperti subsidi BBM, listrik, kesehatan, dan pendidikan akan dikurangi, karena dana negara dialihkan untuk membayar bunga dan cicilan utang.”
Selain proyek kereta cepat, Amin juga menyoroti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dinilainya tergesa-gesa dan berisiko besar terhadap keuangan negara.
“Beban utang yang besar dan proyek-proyek ambisius tanpa kajian matang hanya akan membuat rakyat menanggung akibatnya,” tegasnya.
“Kita lihat sekarang, kebutuhan pokok makin mahal, semua kena pajak, dari bahan makanan sampai jasa. Rakyat kecil semakin berat hidupnya.”
Amin menjelaskan, kelas menengah bawah kini ikut menanggung beban pajak pertambahan nilai (PPN) bahkan untuk kebutuhan dasar.
Sementara itu, kelas menengah atas dibebani pajak penghasilan tambahan.
Semua ini, kata Amin, adalah konsekuensi dari kebijakan fiskal yang tak berpihak pada rakyat kecil.
Amin menegaskan, rakyat harus menggunakan hak politiknya dengan kesadaran dan tanggung jawab. Ia ingin masyarakat memahami bahwa suara rakyat adalah kunci perubahan bangsa.
“Kalau rakyat cerdas memilih, pemimpin yang lahir pun akan punya niat dan kemampuan untuk memperjuangkan kesejahteraan bersama,” tutur Amin.
“Tapi kalau yang dipilih adalah mereka yang hanya membeli suara, maka lima tahun ke depan rakyat sendiri yang akan menanggung akibatnya.”
About The Author
