detik9news.com – Koperasi Merah Putih (KMP) di Jawa Timur diharapkan menjadi kemajuan perekonomian masyarakat namun dilaporkan tidak berjalan sesuai ketentuan, bahkan ada yang tutup hanya beberapa waktu setelah diresmikan. Salah satu contohnya terjadi di Kabupaten Tuban, hal itu menjadi keprihatinan dari berbagai pihak termasuk Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Khusnul Khuluk.
Khusnul menyoroti bahwa banyak koperasi tersebut dibentuk secara tergesa-gesa, tanpa rencana usaha yang matang dan tanpa memperhatikan potensi desa.
“Mayoritas koperasi Merah Putih ini memang sudah berbadan hukum. Tapi para pengurusnya bingung, mau menjalankan usaha apa. Karena dibentuk secara tergesa-gesa tanpa cikal bakal yang jelas,” ujarnya. Rabu (30/07/2025).
Menurutnya, pembentukan koperasi lebih didorong oleh tuntutan program daripada kebutuhan riil masyarakat. Akibatnya, banyak koperasi tidak memiliki simpanan pokok atau simpanan wajib, bahkan tak punya arah bisnis yang jelas.
Meskipun Khusnul mengapresiasi bantuan dari Pemprov Jatim sebesar Rp 4 miliar untuk mengurus akta pendirian koperasi, ia menegaskan bahwa legalitas bukanlah solusi tunggal. Menurutnya, pendampingan koperasi oleh Dinas Koperasi Provinsi justru menjadi kunci sukses dalam jangka panjang.
“Yang paling penting adalah pendampingan dari Dinas Koperasi Provinsi. Mereka harus turun, melihat potensi lokal, lalu mengarahkan koperasi ke sektor yang sesuai. Misalnya, kalau potensinya sembako ya diarahkan ke sana. Kalau ada tenaga medis, bisa buka klinik desa. Atau mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui dapur desa,” jelas Khusnul.
Lebih lanjut, ia juga menyarankan agar koperasi bisa diarahkan ke sektor-sektor yang tak menimbulkan konflik dengan usaha warga yang sudah ada. Contohnya, koperasi bisa menjadi agen elpiji, asalkan tidak mematikan usaha serupa milik warga. “Harus ada kolaborasi, bukan persaingan,” tegasnya.
Tak hanya itu, Khusnul juga menekankan pentingnya kolaborasi antara koperasi Merah Putih dan BUMDes. Ia mencontohkan, jika BUMDes bergerak di bidang peternakan ayam, koperasi bisa ikut berperan menjual telur atau menyalurkan pakan dari perusahaan besar. Menurutnya, koperasi dan BUMDes seharusnya bisa jalan berdampingan, bukan saling menyaingi.
Ia juga mendorong keterlibatan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, untuk membantu desa-desa yang kekurangan SDM dalam pengelolaan koperasi. “Bisa kerja sama dengan kampus agar tidak ada alasan kekurangan tenaga,” ujarnya.
Harapannya, program koperasi Merah Putih Jawa Timur bisa benar-benar menjadi mesin penggerak ekonomi desa, bukan hanya proyek simbolis. Khusnul menutup pernyataannya dengan dorongan agar program ini berkelanjutan dan berpihak pada kebutuhan masyarakat desa secara nyata. (Efendi)
About The Author
